Ketika Aspal Kota Menjadi Medan Tempur: Membaca Ulang Bentrok Pengemudi Daring vs Mahasiswa dari Kacamata Sosiologi Ruang Publik

Pendahuluan: Membedah Luka yang Terlalu Cepat Disebut 'Kericuhan Jalanan'

Narasi arus utama kerap membingkai bentrokan antara pengemudi ojek daring dan kelompok mahasiswa sebagai sekadar perselisihan spontan di ruas jalan. Pembacaan semacam itu, menurut saya, justru mengaburkan akar persoalan yang jauh lebih dalam. Fenomena ini bukan peristiwa tunggal; ia adalah gejala dari dinamika sosiologis yang lebih luas—pertarungan memperebutkan fungsi ruang fisik kota, kerentanan kelas sosial-ekonomi urban, serta kecepatan mobilisasi massa yang dimungkinkan oleh jejaring digital. Sebagaimana diulas dalam tulisan Pelajaran Pahit dari Bentrok UNM yang Mengubah Wajah Kampus, insiden kekerasan di lingkungan kampus menjadi cermin retaknya komunikasi sosial serta rapuhnya ruang publik ketika dua kelompok warga beririsan di koridor jalan yang sama.

Dari sudut pandang jurnalisme investigatif, pertanyaan yang semestinya diajukan bukan 'siapa yang memulai?', melainkan 'mengapa ruang publik kita begitu rentan menjadi medan benturan?' Artikel ini akan menelusuri friksi kepentingan, mekanisme solidaritas yang bekerja, serta langkah-langkah pencegahan yang selama ini luput dari perhatian.

Daftar Isi

• Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama
• Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik
• Refleksi: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga
• Rekomendasi Konkret untuk Pencegahan

Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama

Konflik horizontal di kawasan perkotaan kerap meletup ketika dua kelompok dengan kepentingan mendesak saling berbenturan di ruas jalan arteri yang terbatas. Mahasiswa menggunakan badan jalan sebagai ruang artikulasi politik—pembatasan akses jalur diposisikan sebagai instrumen unjuk kekuatan simbolik untuk menarik perhatian publik dan menekan pembuat kebijakan. Sementara itu, di sisi yang berseberangan, pengemudi ojek daring bekerja di bawah kendali algoritma yang menuntut ketepatan waktu tempuh, efisiensi rute, dan pemenuhan target harian. Terhambatnya akses jalan langsung memotong pendapatan riil serta berisiko mendatangkan penalti performa dari sistem aplikasi.

Ketika dua desakan ini bertemu tanpa mediasi seketika, gesekan kecil di garis depan unjuk rasa dengan cepat menyulut eskalasi fisik. Adu argumen saat melintasi barisan demonstrasi dapat segera berujung pada perusakan properti dan benturan massal antarkelompok. Dalam kerangka ini, saya menilai bahwa akar persoalannya bukan sekadar emosi sesaat, melainkan ketiadaan mekanisme yang mengakomodasi kedua kepentingan secara bersamaan.

Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik

Ciri paling kentara dari dinamika pekerja sektor ekonomi gig adalah kecepatan konsolidasi massanya. Jaringan grup pesan instan yang sehari-hari berfungsi sebagai bantalan perlindungan mandiri untuk berbagi rute atau informasi darurat dapat berubah seketika menjadi kanal mobilisasi fisik. Penyebaran cuplikan video pendek tanpa konteks utuh di media sosial memantik apa yang disebut Émile Durkheim sebagai solidaritas mekanis: kerugian yang dialami satu anggota dipandang sebagai ancaman langsung terhadap martabat seluruh paguyuban.

Ratusan pengemudi dapat bergerak mendatangi titik lokasi dalam waktu singkat, melampaui kemampuan negosiasi lapangan maupun pengendalian awal aparat setempat. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi yang awalnya dirancang untuk efisiensi kerja justru mempercepat eskalasi konflik horizontal. Pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan algoritma dan grup pesan menjadi pemicu, bukan alat pencegahan?

Refleksi: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga

Tragedi dari bentrokan horizontal ini adalah hilangnya empati antara dua kelompok yang sebenarnya memikul beban ketidakpastian struktural yang serupa. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keadilan kebijakan publik, sementara mitra ojol berjuang menjaga kepastian nafkah harian. Keduanya adalah korban dari tata kelola ruang publik yang timpang. Namun, dalam pusaran konflik, mereka justru saling menyerang alih-alih bersolidaritas menghadapi akar persoalan.

Dari perspektif skeptis-konstruktif, saya melihat bahwa narasi 'bentrok antarwarga' sering kali menutupi kegagalan negara dalam menyediakan ruang dialog yang setara. Tanpa intervensi yang mengubah struktur, siklus kekerasan ini berpotensi terulang.

Rekomendasi Konkret untuk Pencegahan

Pencegahan peristiwa serupa di masa depan menuntut langkah konkret yang tidak sekadar himbauan moral:

• Pengawalan Koridor Lalu Lintas: Pengendali aksi mahasiswa wajib memastikan adanya akses perlintasan bagi masyarakat pekerja agar demonstrasi tidak mengorbankan mobilitas warga rentan.
• Verifikasi Internal Komunitas: Pimpinan komunitas ojek daring perlu membangun mekanisme penyaringan informasi internal guna meredam ajakan aksi balas dendam yang dipicu video viral sepihak.
• Mediasi Formal Multi-Pihak: Otoritas kampus bersama kepolisian setempat perlu membuka forum komunikasi berkala bersama serikat pekerja transportasi untuk menyelesaikan insiden lapangan secara musyawarah sebelum bereskalasi menjadi kericuhan luas.

Ketiga langkah ini bukan solusi instan, tetapi setidaknya menawarkan kerangka untuk mengelola konflik secara terlembaga. Tanpa itu, kita hanya akan menunggu ledakan berikutnya di ruas jalan yang sama.

Kesimpulan: Menata Ulang Ruang Publik yang Robek

Bentrok antara pengemudi daring dan mahasiswa adalah cermin dari retaknya ruang publik perkotaan. Ia bukan sekadar perselisihan jalanan, melainkan pertarungan kelas yang tak terkelola, diperparah oleh kecepatan mobilisasi digital. Sebagai jurnalis, saya menilai bahwa selama kita hanya fokus pada 'siapa yang salah' tanpa membenahi struktur, kita akan terus menyaksikan tragedi serupa. Sudah saatnya kita menuntut pemerintah daerah, kampus, dan platform untuk duduk bersama—bukan setelah kerusuhan, tetapi sebelum gesekan pertama terjadi. Bagaimana pun, kota yang sehat adalah kota yang mampu merawat perbedaan kepentingan tanpa harus mengorbankan warganya.